BANDARLAMPUNG(Lintas media. News) : – Darmawan. SH. MH. Ketua PWRI Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Angkat bicara terkait proyek yang Viral akibat gagal dalam pelaksanaan pekerjaan dan amburadul pelaksanaannya banyak merugikan masyarakat, saat di temui di Kantor PWRI Provinsi Lampung Kelurahan Rawalaut Tanjung Karang selasa (07/0/2023).
Proyek spam yang menelan anggaran miliaran rupiah tapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar di. 4 desa yaitu Pasar Baru Kedondong way Kepayang dan Kubu batu di dua Kecamatan Kedondong Way khilau Kabupaten Pesawaran, proyek spam yang dikerjakan pada Tahun 2022 dananya bersumber dari dana DAK tersebut diduga ada indikasi korupsi berjamaah.” Terangnya “.
Menanggapi adanya simpang siur informasi aparat terkait, atas hasil pembangunan proyek spam yang telah menelan biaya sebesar 7,5 Milyar dengan hasil yang samgat mengecewakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan
Bila memang ada diduga merugikan negara atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan korupsi di sana kami selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah PWRI Provinsi Lampung sangat mendukung atas langkah langkah yang diambil Oleh PWRI DPC Kabupaten Pesawaran untuk mencari data data yang otentik dan mengungkap aktor atas kegagalan pelaksanaan Proyek ini dan menyerahkan bukti-bukti dugaan adanya penyelewengan kepada fihak yang berwenang guna ditindak lanjuti ke ranah hukum” Jelasnya”.
Proyek tersebut yang dikerjakan tidak sesuai dengan besteknya, kami akan pelajari terlebih dahulu dari perencanaan sampai proses pengerjaan agar jelas artinya Apakah pekerjaan proyek spam sudah sesuai dengan perencanaanya dan kami sudah terima surat pernyataan dari masyarakat yang menolak hasil pekerjaan proyek spam ini yang pasti kami dari DPD akan mendampingi dan mengawal bila Nanti setelah kami kroscek data-data yang diberikan oleh ketua DPC PWRI Pesawaran bila Ada dugaan korupsi di dalam pengerjaan proyek spam 7,5 miliar maka secepatnya kami akan mendampingi PWRI Kab Pesawaran melalui LBH PWRI untuk segera melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kab Pesawaran sampai dengan Kejaksaan Tinggi Lampung.” Ucap Darmawan “.
Darmawan menambahkan akan terus mengawal dan mendukung langkah – langkah yang telah dilakukan oleh PWRI DPC Pesawaran kami akan terus dampingi, dirinya menyayangkan sekali proyek yang dianggarkan miliaran rupiah tapi tidak dapat memberikan manfaat untuk masyarakat apalagi pekerjaan proyek spam sudah di PHO semestinya dilakukan uji fungsi terlebih dahulu baru setelah berfungsi airnya mengalir sesuai harapan baru kemudian di PHO yang pasti ada kejanggalan di dalam pekerjaan proyek spam yang ada di Pesawaran tersebut ” Tambahnyan”.
Selain itu menurut Ketua DPD PWRI Darmawan dalam pengadaan SPAM ini yang dianggarkan dari dana DAK tahun 2022 lalu, belanja barang harus sesuai spesifikasi teknis dengan menggunakan barang yang bersertifikat SNI dan TKDN dan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 40 persen, hal itu harus sudah ditentukan sebelumnya saat perencanaanya ” Pungkas Darmawan.”. (Red)
