PERINGSEWU (Lintas media news) : – Bumdes Pekon Banyu urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu,diduga mengalami kesulitan membuat Laporan Pertanggungan Jawaban kepada masyarakat.
Bumdes banyu urip yang hanya mengandalkan sewa pasar, sedangkan bidang peternakan dan bidang pertanian tidak berjalan sesuai rencana, sementara permainan sewa menyewa kios atau ruko pasar atas dasar kebutuhan Bumdes yang di luar aturan,seharusnya sewa ruko atau kios tertibnya kontrak pertahun,namun kenyataannya berbeda.
Perubahan aturan harus melalui persetujuan dewan pengawas,hal ini terjadi pada saat di minta bantuan ketua panitia pembangunan masjid masalah sumbangan, akhirnya ketua bumdes bernegosiasi kepada penyewa agar bisa menambah kontrak ruko yang tadinya satu tahun menjadi lima tahun,alhasil terjadi kesepakatan antara penyewa dan ketua bumdes,akhirnya uang sewa teralisasi 75 juta rupiah selama lima tahun.
menurut keterangan ketua bumdes semua hasil negosisasi disumbangkan ke masjid, hal ini sangat diragukan kebenarannya bagaimana dengan laporan hasil usaha atau pendapatan pertahun sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat pasti kacau.
Keputusan merubah aturan atas dasar perintah kakon yang dalam struktur bumdes sebagai penasehat, peran penasehat sangat menentukan untuk mengambil keputusan,termasuk menyewakan kios atau ruko diluar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya,diduga ketua bumdes dan kakon kebinggungan membuat laporan pertanggung jawaban,pasalnya administrasi bumdes yang amburadul,ada dugaan antara ketua bumdes dengan kakon tidak sinergi.
Masih dalam cerita bumdes banyu urip banyak menceritakan permasalahan yang membuat masyarakat resah dan bertanya tanya,lewat berita media online yang sudah si shear yang ditujukan kepada ketua bumdes rasino dan Kakon Edi Sunaryo juga tidak menanggapi bahkan menghiraukan keinginan masyarakat agar segera mengadakan rapat pertanggung jawaban, namun apabila kakon juga tidak melaksanakan RAT,masyarakat yang akan bertindak dan mengadakan demo damai, meminta agar ketua bumdes dan kakon,menuntut agar transparan terhadap pengelolaan bumdes,ujar warga.(Hadi).
